Raport Kinerja Kabupaten Pandeglang Memuaskan

Berdasarkan surat dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 120.04/3437/OTDA perihal Penyampaian Raport Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2011 terhadap LPPD 2010, Kabupaten Pandeglang menempati peringkat 98 dari total 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia dengan skor 2.7268 dan termasuk prestasi tinggi. Hal ini tentu merupakan kebanggan tersendiri bagi masyarakat Pandeglang dengan segala keterbatasannya kita masih bisa menembus prestasi yang bisa di bilang sangat membanggakan.

EKPPD merupakan program penilaian (raport) kinerja bagi tiap-tiap Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah. Adapun penilaian didasarkan pada :

13 (tiga belas)aspek EKPPD pada tataran pengambil kebijakan daerah diantaranya :

  1. Ketentraman dan ketertiban umum daerah
  2. Keselarasan dan efektivitas hubungan antar pemerintah daerah & pemerintah
  3. Keselarasan antar kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
  4. Efektivitas hubungan antar pemerintah daerah & DPRD
  5. Efektivitas proses pengambil keputusan oleh DPRD
  6. Efektivitas proses pengambil keputusan oleh kepala daerah berserta tindak lanjut pelaksanaan ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Daerah pada peraturan undang-undang
  7. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemda & masyarakat
  8. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi penenyerapan DAU, DAK & bagi hasil
  9. Intensitas, efektivitas dan transparansi pungutan PAD & pinjaman/obligasi daerah
  10. Efektivitas perencanaan, penyusunan pengawasan APBD
  11. Pengelolaan potensi daerah dan terobosan inovasi baru
  12. Terobosan inovasi baru

 9 (Sembilan ) Aspek EKPPD Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah, diantaranya:

  1. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
  2. Ketaatan terhadap peraturan / UU
  3. Tingkat capaian SPM
  4. Penataan kelembagaan daerah
  5. Pengelolaan kepegawaian daerah
  6. Perencanaan pembangunan daerah
  7. Pengelolaan keuangan daerah
  8. Pengelolaan barang milik daerah
  9. Fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

Menurut BPKP, maksud dan tujuan dilaksanakannya EKPPD adalah :

  1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;
  2. Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  3. Sebagai Bahan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden RI terhadap kebijakan nasional dalam hal Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat, Penataan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Daerah
  4. Sebagai bahan masukan kepada Kementerian/LNK untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EPPD;
  5. Sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dalam pemberian peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

 

SK 002

Lia Lestari, SS

Bidang P4S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>