Enter your keyword

Menakar Keberlanjutan KEK Pariwisata Tanjung Lesung

Menakar Keberlanjutan KEK Pariwisata Tanjung Lesung

Menakar Keberlanjutan KEK Pariwisata Tanjung Lesung

Maraknya aksi demonstrasi di Kabupaten Pandeglang terkait dengan Pembangunan Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung merupakan hal yang lumrah di era demokrasi dewasa kini, sebagai langkah kontrol terhadap jalannya pemerintahan sehingga tidak menyimpang jauh dari hakikat pembangunan yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian dalam menyampaikan pendapat dimuka umum selayaknya kita mempelajari lebih dalam hakikat dari apa yang ingin disampaikan dan bagian mana yang akan kita kontrol karena segala sesuatu tentu ada takarannya mana yang memang pantas untuk didorong dan mungkin sebagian dari kebijakan tersebut menyalahi sehingga layak untuk dikarantina.

Dalam konteks KEK Tanjung Lesung, Pemerintah Pusat telah menetapkan Kawasan Wisata Tanjung Lesung  sebagai  Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 pada Bulan Februari tentang Penetapan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana didalamnya mengatur berbagai macam ketentuan yang mengatur dari mulai proses pengusulan sampai dengan penetapan dan dengan berbagai macam “aksesorisnya” sehingga KEK selaras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tidak berjalan sendiri.

Dalam ketentuan Undang-undang 39 Tahun 2009 telah ditetapkan bahwa KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Di dalam KEK sendiri dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja dan juga disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 39 diutarakan bahwa tujuan diberlakukannya KEK ini tidak lain untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang berupaya semaksimal mungkin mendorong KEK Tanjung Lesung agar seirama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan (sesuai dengan kewenangannya) seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang KEK Tanjung Lesung dalam suatu kerangka yang disebut dengan Rencana Aksi Daerah (RAD).  RAD merupakan tindak lanjut nyata yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan telah menjadi konsensus bersama antara Bupati dengan Kepala SKPD untuk secara sinergi membangun Kawasan Buffer Zone Tanjung Lesung sehingga diharapkan pada saatnya nanti masyarakat tidak hanya menjadi penonton melainkan memiliki peranan sentral seiring dengan pertumbuhan kawasan.

Adapun RAD yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan kewenangannya adalah, diantaranya:

  1. Pendirian Sekolah Pariwisata (Setingkat Diploma III/Akademi Pariwisata)
  2. Peningkatan kualitas SMK Pariwisata di Kab. Pandeglang
  3. Peningkatan Keterampilan Masyarakat (Kerajinan Tangan/Cindera Mata/oleh-oleh)
  4. Pengembangan dan pembinaan Sanggar Seni Budaya
  5. Penyuluhan Sadar Wisata Secara Berkala
  6. Pelatihan Pemandu Wisata dan bahasa asing
  7. Pembangunan Rest area
  8. PNPM Mandiri Desa Wisata (Desa Citeureup dan Mekarjaya)
  9. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kualitas Pasar Panimbang
  10. Pembangunan sub terminal Panimbang (Desa Panimbang Jaya)
  11. Peningkatan jalan lingkar (pasar panimbang – babakankiara) dan peningkatan status jalan (desa ke kabupaten)
  12. Pembangunan rambu-rambu lalulintas, shelter, traffic light, warning light
  13. Pembangunan PJU
  14. Penyediaan dan Peningkatan Sarana Air Bersih (SAB)
  15. Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (kec. Panimbang, sobang, cigeulis, sukaresmi)
  16. Terbentuknya Kampung-Kampung wisata (prioritas kp. Cikadu)
  17. Pembangunan pasar ikan dan otlet/kios pemasaran (Panimbang/citeureup)
  18. Penanaman Hutan Mangrove dan Terumbu Karang

Proses pengusulan KEK Tanjung Lesung sendiri dilakukan oleh Badan Usaha dalam hal ini PT Banten West Java sebagai pihak pengembang kawasan, sehingga APBD Kabupaten Pandeglang tidak dibebani dengan pembangunan kawasan terkecuali RAD yang memang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing SDM maupun produk lokal serta proses administrasi yang memang harus ditempuh. KEK Tanjung Lesung seakan anugerah bagi Kabupaten Pandeglang ditengah keterbatasan dana dan kebuntuan ide untuk mengembangkan pariwisata sementara disisi lain potensinya sangatlah besar dan menjadi tema utama pembangunan dari tahun ke tahun. Secara teori pembangunan KEK Tanjung Lesung akan memberikan multiplier effect yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan tentu harapan kita semuanya bahwa hal ini akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan bahwa pembangunan kawasan KEK Tanjung Lesung (meliputi bandara dan jalan tol) akan berdampak langsung terhadap lapangan pekerjaan di Kabupaten Pandeglang yaitu total penyerapan tenaga kerja sebanyak 200.000 orang. Terdiri dari 85.000 orang pada kawasan Tanjung Lesung sendiri, 35.000 orang bekerja di bandara, 5.000 orang bekerja di sektor jalan tol dan sekitar 75.000 orang bekerja pada sektor lainnya akibat pengembangan kawasan. Angka 200.000 tentu merupakan angka yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan total pengangguran di Kabupaten Pandeglang yang hanya berkisar pada angka 12,76% dari total sekitar 513.487 orang angkatan kerja, hal ini mengindikasikan bahwa secara teori penduduk Kabupaten Pandeglang tidak ada yang menganggur pada saatnya nanti.

Adapun dampak lain yang kemungkinan terjadi adalah peningkatan investasi penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor; peningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor; peningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan kapital bagi peningkatan ekspor; mendorong terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transfer teknologi. Namun demikian ada beberapa hal yang secara proaktif harus kita antisipasi diantaranya kesiapan aparatur di daerah dalam menyikapi masuknya investasi; kesiapan perangkat pendukung proses masuknya investasi; dan kesiapan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut dengan masuknya kegiatan investasi.

Kita berusaha untuk meyakini bahwa dibalik gemerlapnya globalisasi ada secercah harapan bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang yang tersedia didalamnya, meskipun tantangannya tentu sangatlah besar hal ini merupakan “PR” bagi kita semua agar waspada terhadap bahaya laten globalisasi. Globalisasi akan terus bergulir merambah pelosok negeri dengan ataupun tanpa seizin kita dan globalisasi tidak akan pernah peduli dengan kearifan lokal, kemiskinan, sosial budaya atau apapun juga. Adalah tugas kita bersama untuk memfilterisasi globalisasi agar tidak merusak tatanan sosial dan norma yang ada dimasyarakat.

Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri kecuali mendapatkan dukungan penuh segenap komponen masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Kita jaga komitmen sepenuhnya bahwa kearifan lokal harus senantiasa terpelihara dengan baik, namun disisi lain kita pun harus bangkit dari kondisi ketertinggalan yang selama ini di sandang oleh Kabupaten Pandeglang. Tugas kita semua adalah menjaga komitmen Pemerintah Daerah tetap pada rel-nya karena KEK secara konseptual tidak pernah memiliki masalah (mengacu kepada UU KEK) namun dalam perjalanannya masalah ada pada tingkat pelaksanaan dan ini yang harus diawasi secara ketat oleh seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah baik pada tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional.

Ogie Nugraha

Staff Bappeda Kab. Pandeglang

One Comment

  1. Mar 9, 2014

    Saya belum melihat keseriusan kab pandeglang.. terutama dalam hal perencanaan kota dan tata lingkungan.. selama ini hanya sedikit kegiatan-kegiatan terkait perencanaan terutama di kawasan-kawasan yang nantinya berhubungan langsung dengan KEK dan bahkan wilayah sekitar penyangga KEK, perencanaan tersebut harus meliputi
    Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)
    Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL),
    Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL)
    Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)
    Masterplan Sektoral (air limbah, air bersih, dll),
    dan masih banyak lagi yang lainnya…

    Saya kira dari sekarang hal-hal di atas harus segera di susun.. minimal punya draft awal konsep perencanaan dari masing-masing hal yang saya sebutkan tadi..

    pandeglang saya kira Kurang Serrius dalam hal Perencanaan terkait Keruangan (kawasan).. bisa dilihat dari RKA, jarang sekali ada kegiatan perencanaan, walaupun ada hanya sebatas sewa kelola (>50 jt), walaupun di konsultankan pagunya selalu di bawah 200jt, saya kira untuk mendapatkan produk perencanaan yang matang perlu keseriusan dan kekompakan…

Post a Comment

Your email address will not be published.