Enter your keyword

Menelisik Perencanaan Pembangunan Daerah di Pandeglang

Menelisik Perencanaan Pembangunan Daerah di Pandeglang

Menelisik Perencanaan Pembangunan Daerah di Pandeglang

Perencanaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah, tanpa perencanaan mustahil sebuah program atau kegiatan akan berjalan dengan baik apalagi untuk mencapai gagasan besar sebagaimana tercantum dalam visi dan misi baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Namun demikian untuk membuat perencanaan yang baik tidaklah mudah karena disamping hal-hal yang bersifat teknis seperti misalnya sumber daya manusia, metodologi dan kebutuhan data-data, ada hal krusial lainnya yang perlu menjadi perhatian bersama seperti misalnya komitmen, konsistensi atau bahkan political will dari para pengambil kebijakan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pandeglang harus diakui bahwa selama ini proses perencanaan pembangunan masih belum optimal padahal secara metodologi, proses perencanaan telah ditempuh dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dari mulai Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD (Pra-Musrenbang) sampai kepada Musrenbang Kabupaten. Namun demikian mimpi besar (baca:perencanaan) untuk menjadikan Pandeglang yang unggul dibidang pariwisata dan pertanian dari semenjak tahun 2000 sepertinya tidak pernah menemukan jalan keluar yang terbaik dan ini tentunya menjadi pertanyaan kita bersama.

Jika ditelusuri lebih dalam “stagnasi” perencanaan ini disebabkan oleh tiga hal utama yaitu rendahnya tingkat kompetensi sumber daya manusia dibidang perencanaan,  kurangnya komitmen para pengambil kebijakan terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama dan tumpang tindihnya regulasi tentang perencanaan. Ketiga hal tersebut menjadi sangat urgent dalam mekanisme ataupun proses perencanaan karena tanpa dukungan ketiga aspek tersebut perencanaan tidak lebih dari mimpi disiang bolong, sehebat apapun visi dan misi yang telah dibuat namun akan terasa hambar ketika tidak ada yang mampu menjabarkannya kedalam rencana kerja yang riil dan kebijakan yang mendukung sepenuhnya.

Sumber Daya Manusia akan sangat menentukan metode/cara atau bahkan seni dalam merencanakan, namun demikian metode yang digunakan tentunya tidak keluar grand design yang telah dirancang sedemikian rupa, hal ini yang seringkali terjadi dalam proses perencanaan di Pandeglang. Kita seringkali lupa dengan adanya prioritas pembangunan untuk jangka panjang dan menengah kemudian menjabarkannya satu demi satu dalam renca kerja tahunan. Kita seringkali merencanakan suatu program dan kegiatan hanya sebatas ritual belaka guna untuk menggugurkan kewajiban, tidak pernah ada keseriusan untuk berfikir secara deduktif dan rasional bagaimana menjabarkan visi dan misi kedalam rencana kerja yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi.

Dengan mengusung visi dan misi di sektor pariwisata dan pertanian, sudah sepatutnya para perencana di semua SKPD bisa memberikan tampilan perencanaan yang mengarah pencapaian visi dan misi tersebut, tidak melulu menjalankan perencanaan rutin yang dari tahun ke tahun cenderung identik atau bahkan sama. Misalnya untuk Dinas Pendidikan dapat mengarahkan program dan kegiatannya pada pengembangan sekolah pariwisata dan pertanian dan peningkatan muatan lokal sektor pariwisata dan pertanian. Dinas Pekerjaan Umum mengarahkan kegiatannya pada peningkatan infrastruktur pada basis pertanian dan pariwisata, kemudian Distamben memberikan penerangan yang optimal terhadap objek-objek wisata dan sentra pertanian, bahkan BKD dan SETDA pun dapat memberikan sumbangsihnya dengan lebih memperhatikan struktur organisasi dan penempatan aparatur yang lebih mumpuni untuk Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata sebagai ujung tombak visi dan misi Pandeglang.

Kreatifitas dan kerangka pikir logis sangat diperlukan ketika menyusun perencanaan pada rencana kerja maupun rencana strategis SKPD agar alur perencanaan pada tataran bawah dapat seiring dengan grand design perencanaan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah (RPJPD dan RPJMD). Dan ini tentu saja bukan semata-mata tanggung jawab perencana di SKPD melainkan tanggung jawab bersama dari seluruh unsur pimpinan dan staff ketika merumuskan program dan kegiatan.

Kemudian hal lainnya yang turut memberikan andil inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah yang berujung pada gagalnya perencanaan adalah komitmen para pengambil kebijakan terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati. Regulasi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada empat pendekatan dalam perencanaan dan salah satunya pendekatan politis sering kali terjebak pada proses tawar-menawar yang semu dan terbentur pada kepentingan pribadi maupun golongan. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses perencanaan di era reformasi dewasa kini bernuansa sangat demokratis sehingga segala kemungkinan dapat terjadi bahkan potensi penyimpangan terhadap berbagai hal termasuk perencanaan sangatlah besar. Dalam kondisi tersebut komitmen merupakan obat mujarab untuk menyeimbangkan kesadaran politik yang semakin tidak terkontrol agar alur perencanaan pembangunan daerah tetap pada jalurnya. Komitmen sudah semestinya dibangun antara eksekutif dan legislatif serta semua pihak diatas keyakinan yang kokoh untuk membangun Pandeglang ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimilikinya, karena seperti yang telah diutarakan diatas, sebagus apapun perencanaan tanpa dukungan kebijakan yang kuat hanya akan menjadi sebatas wacana.

Disamping pendekatan politis, pendekatan perencanaan lainnya yaitu mekanisme bottom up-top down juga memberikan kontribusi inkonsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagaimana tidak, karena mekanisme ini dibangun diatas dasar kesepahaman dan keterkaitan pada semua level pemerintahan (kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sementara disisi lain pimpinan daerah merupakan produk politik yang terkadang saling bertolak belakang satu sama lain. Visi seorang presiden, gubernur dan bupati/walikota tentu akan sangat berbeda, namun regulasi yang ada memberikan “keharusan” untuk masing-masing daerah menyesuaikannya perencanaannya sesuai dengan tingkatan hierarki padahal potensi sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia dan kondisi sosial ekonomi masing-masing daerah berbeda satu sama lain.

Ogie Nugraha

Staff Bappeda

Comments (2)

  1. Saepuddin, S.Ag
    Jan 30, 2014

    saya sepakat dengan anda,namun bukan hanya komitmen namun juga moralitas,dan ini yang hilang pada kita meskipun dibalut dengan dalil agama…

  2. needha
    Apr 2, 2014

    Renstra masing – masing kecamatannya diposting situs ini ya pak….agar mudah untuk kami melihatnya..

Post a Comment

Your email address will not be published.