Enter your keyword

Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Daerah

Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Daerah

Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Daerah

Latar Belakang

  1. Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan;
  2. Proses pelaksanaan urusan pemerintahan daerah antara lain dapat diwujudkan dalam perencanaan dan anggaran pembangunan daerah;
  3. Perencanaan maupun pelaksanaan anggaran, khusus untuk urusan wajib yang berbasis pelayanan dasar, perlu mempedomani SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  4. Oleh karenanya Perlu adanya pemahaman pengintegrasian penerapan pelaksanaan SPM dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah.

Kewajiban Konstitusional Negara

  1. Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu;
  2. Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  3. Diperlukan suatu instrumen agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan prioritas.

Tujuan SPM Alasan Mendasar disusunnya SPM adalah untuk Mencapai Kesejahteraan :

  • Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan publik;
  • Dapat digunakan sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
  • Alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan;
  • Mendorong terwujudnya checks and balances;
  • Sebagai alat untuk memantau kinerja aparat daerah karena SPM memiliki tolak ukur pencapaian kinerja.

Memahami Urgensi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Kerangka Perencanaan & Penganggaran Daerah

Lingkup Rencana Pencapaian SPM

  • Batas waktu pencapaian SPM secara nasional dan jangka waktu pencapaian SPM di daerah
  • Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
  • Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM
  • Sistem Penyampaian Informasi dan realisasi pencapaian target SPM kepada masyarakat

Dasar Acuan

Amanat Pasal 9 PP Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menegaskan bahwa :

  • SPM yg telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  • Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
  • Rencana Pencapaian SPM dimaksud dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD;
  • Target tahunan pencapaian SPM dimaksud dituangkan ke dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kerangka Regulasi Terkait SPM

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
  3. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  4. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan & Penerapan SPM
  5. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
  6. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  7. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  8. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  9. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  10. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
  11. Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
  12. Kepmendagri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
  13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  14. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  15. Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
  16. Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Pasal-pasal Peraturan Terkait SPM dalam Perencanaan

PP No. 20/2004 pasal 4 (2)

Standar pelayanan minimum digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

 

PP No. 65/2005 pasal 9 (2)

Pemerintah Daerah menggunakan SPM yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran.

 

Permendagri No. 79/2007 pasal 4 (1)

Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemda wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profill pelayanan dasar.

PP No. 65/2005 pasal 9(4)

Permendagri No. 79/2007 pasal 1(10)

Pemerintah Daerah menuangkan Rencana Pencapaian SPM dlm RPJMD & Renstra SKPD.

 

PP No. 65/2005 pasal 9(5)

Permendagri No. 79/2007 pasal 1(10)

Pemerintah Daerah menuangkan target tahunan Rencana Pencapaian SPM dalam RKP dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

Permendagri No. 54/2010 pasal 11(1c)

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan … c) urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Permendagri No. 54/2010 pasal 88(1)

Pencapaian sasaran program SKPD mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.

 

PP No. 65/2005 pasal 9(5)

Permendagri No. 79/2007 pasal 7(2)

Pemerintah Daerah menuangkan target tahunan Rencana Pencapaian SPM dalam KUA, PPA dan RKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Permendagri No. 79/2007 pasal 11

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

PP No. 65/2005 pasal 10

Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

Penjelasan Permendagri No. 37 Tahun 2012

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga.

 

Sumber : Diklat RPJMD Kemendagri 2014

Redaksi

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.