Enter your keyword

Perencanaan Pembangunan Daerah : Sebuah Dilema

Perencanaan Pembangunan Daerah : Sebuah Dilema

Perencanaan Pembangunan Daerah : Sebuah Dilema

Menyimak mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia dewasa kini dirasakan membingungkan dan cenderung tumpang tindih satu sama lain. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dijelaskan pada pasal 3 ayat 3 bahwa hasil dari sebuah perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 Tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKP/RKPD) 1 tahun. Hal ini berarti dalam jangka waktu tertentu ada tiga produk perencanaan yang wajib  dihasilkan oleh pemerintahan pada berbagai level. Pada level pemerintah pusat terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada level pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) juga diwajibkan memilki ketiga dokumen (RPJPD,RPJMD dan RKPD) tersebut dimana kesemuanya itu harus saling berkaitan secara hierarki dan tidak bisa terlepas satu sama lain.

Keterkaitan ini diuraikan pada pasal 5 UU SPPN sebagai berikut :

  1. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
  2. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
  3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kata-kata “mengacu” dan “memperhatikan” memiliki makna imperatif bahwa dokumen-dokumen perencanaan harus terintegrasi secara hierarki, artinya perencanaan pemerintah kabupaten/kota harus sesuai dengan perencanaan propinsi dan nasional/pusat, demikian pula perencanaan propinsi harus menyesuaikan dengan perencanaan nasional/pusat secara berjenjang.

Integrasi perencanaan pembangunan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada BAB II Pasal 2 dijelaskan tentang prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Jika dianalogikan pada tubuh manusia bahwa perencanaan nasional merupakan kepala/otaknya sementara perencanaan pembangunan daerah merupakan badannya dan biasanya pergerakan tubuh kita akan sangat tergantung pada sensor motorik yang terdapat di otak.

Pada tahap ini mungkin kita tidak melihat permasalahan yang mendasar dalam perencanaan pembangunan artinya keterkaitan tersebut sangatlah wajar sebagai bentuk integritas pemerintah daerah yang taat terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun ketika melihat kewenangan daerah otonom sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dimana dijelaskan pada pasal 10 bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini kemudian menjadi sangat bias. Dikatakan bias karena ketika perencanaan “diwajibkan” untuk saling terintegrasi satu sama lain, justru pada sisi lain daerah otonom diberikan kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Dan untuk mengurus itu semua diperlukan mekanisme perencanaan pembangunan daaerah yang mandiri dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah didasarkan pada potensi yang tersedia.

Belum lagi sistem politik yang kita anut sekarang ini, dimana seorang kepala daerah dipilih secara langsung, memungkinkan terjadinya ambiguitas dalam perencanaan, karena visi dan misi seorang kepala daerah akan sangat tergantung kepada kepentingan politik, padahal visi dan misi inilah yang akan menjadi sumber utama dalam menjabarkan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan. Visi dan misi seorang bupati tentu akan sangat berbeda dengan visi dan misi seorang gubernur, bahkan presiden sekalipun, namun kabupaten/kota “dipaksakan” untuk menjabarkan visi dan misi ke dalam dokumen perencanaan tersebut secara terintegrasi dengan perencanaan provinsi dan nasional. Kondisi ini menyebabkan inkonsistensi dalam perencanaan pembangunan karena proses integrasi antar berbagai dokumen perencanaan secara berjenjang mengakibatkan terjadinya distorsi. Visi dan misi seorang kepala daerah biasanya akan sangat tergantung dengan potensi dan kondisi daerah, sementara potensi daerah akan berbeda satu sama lain dan pada tahapan ini bisakah perencanaan terintegrasi secara utuh sementara masing-masing daerah berpijak pada pondasi perencanaan yang berbeda.

Ketika kabupaten menetapkan fokus utama RPJMD pada sektor pendidikan, sementara RPJMD Propinsi menetapkan fokus utama pada pengembangan pariwisata, pertanyaanya kemudian bagaimana bisa kedua visi ini bertemu dalam satu wadah yang sama dan saling menyesuaikan diri? Belum lagi timing penetapan RPJMD yang berbeda, misalnya Kabupaten menetapkan RPJMD pada tahun 2011 sesuai dengan pelantikan bupati terpilih, sementara disisi lain propinsi menetapkan RPJMD pada tahun 2012 dan RPJMN ditetapkan tahun 2009, maka pada titik ini pengintegrasian perencanaan menjadi sangat tidak terukur karena terlalu banyak variable yang harus diubah diatas pondasi yang saling bersebrangan

Fakta empiris yang paling nyata dilapangan dari distorsi ini adalah salah satunya dilihat dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan program pemerintah pusat yang merupakan prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Ketika berbicara program prioritas nasional maka DAK merupakan bagian dari perencanaan pemerintah pusat. Daerah penerima DAK menerima secara take for guaranteed (top-down), sementara prioritas maupun kebutuhan daerah tidak bisa begitu saja didikte dari pemerintah pusat karena yang tahu kebutuhan adalah daerah itu sendiri dan hal ini seringkali terjadi diberbagai daerah, DAK diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Keadaan diatas memberikan gambaran kepada kita betapa sistem perencanaan pembangunan yang diterapkan sekarang bisa dikatakan carut-marut. Pada satu sisi undang-undang otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengembangankan diri sesuai dengan potensi masing-masing (UU 32 Tahun 2004) sementara disisi lain dalam undang-undang tentang sistem perencanaan beserta turunannya mengisyaratkan terjadinya integrasi perencanaan pada semua tingkatan pemerintahan, padahal perencanaan merupakan titik sentral (pondasi) dalam sebuah manajemen pemerintahan yang seyogyanya berdiri diatas keyakinan diri untuk berkembang sesuai potensi,analisis, dan kebutuhan diri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka merekontruksi mekanisme perencanaan pembangunan merupakan sebuah keniscayaan, karena jika tidak segera ditangani maka selama itu pula kita berkutat pada masalah yang sama setiap tahunnya. Kepala dilepas dan ekornya dipegang merupakan paradigma lama yang harus segera ditinggalkan, sekarang yang harus dilakukan pemerintah adalah melepas kepala dan memasang tali yang panjang pada ekornya, biarkan daerah bermimpi setinggi-tingginya dengan pengendalian dan pengawasan yang lebih longgar untuk dapat berkreasi seoptimal mungkin.

Ogie Nugraha

Staff Bappeda Pandeglang

Comments (4)

  1. endang sudrajat.SH.MH
    Oct 25, 2013

    Pada prinsipnya saya bisa memahami kegalauan aparat perencana, tetapi kitapun harus bisa menyikapi secara bijak maksud dari pada tujuan.pemerintah pusat guna menyelaraskan rencana pembangunan yang di maksud oleh pemerintah pusat yang ingin menyelaraskan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya ketumpang tindihan rencana pembangunan antara pusat dan daerah hal ini di sebabkan kekurang jelian kepala daerah dalam dalam hal menyusun visi dan misi rencana pembangunan dengan kurang memperhatikan visi dan misi pemerintah pusat. Kalau yang di jadikan alasan mengenai potensi daerah yang berbeda hal itu bisa di siasati karena produk undang-undang bukan lah produk Tuhan.yang tidak bisa di rubah, dan seyogyanya.pemerintah pusatpun dalam menyusun rencana.pembangunan tidak hanya berpaku dan berpikir di atas meja tetapi mau turun ke lapangan melihat potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah sehingga dapat mengakomodir potensi yang ada di daerah. Buat aparat perencana perbedaan bukanlah sesuatu yang haram tetapi justru dapat memotivasi kita untuk terus berpikir dan berpikir. SELAMAT BEKERJA

  2. Dec 10, 2013

    Terimakasih untuk informasi yang bagus ini. InsyaAllah saya akan sering berkunjung di web ini untuk mendapatkan info terbaru. Sukses terus yaaa.. Salam,

  3. Andria
    Jan 22, 2014

    Sebagai mahasiswi manajemen perencanaan saya telah terbantu dengan tulisan ini terutama dengan hubungan perencanaan pembangunan daerah dan pusat yang ternyata cukup rumit :(, but trims atas infonya sangat membantu.

  4. Budi AB
    Jan 25, 2014

    Saya fikir pemerintah pusat sudah harus merevisi perencanaan pembangunan nasional yang lebih kooperatif dengan perencanaan pembangunan daerah

Post a Comment

Your email address will not be published.