Enter your keyword

Review Dana Alokasi Khusus (DAK)

Review Dana Alokasi Khusus (DAK)

Review Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang disebut dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sampai dengan definisi tersebut dapat kita pahami bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan alokasi anggaran kepada daerah untuk program kegiatan yang menjadi urusan daerah disesuaikan dengan prioritas nasional, artinya daerah dipersilahkan untuk membuat program dan kegiatan oleh pemeritah pusat sepanjang itu sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan nasional maka hal tersebut akan dibantu dalam pendanaannya.

Namun ketika kita menyusuri satu per satu pasal tentang mekanisme pengelolaan DAK maka kondisinya menjadi berbalik, karena sebagaimana dijelaskan dalam mekanisme pengelolaannya, DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. artinya pemerintah pusat yang akan menentukan alokasi DAK dan besarannya beserta program dan kegiatannya sesuai dengan usulan dari kementrian teknis dan kriteria yang telah ditetapkan secara rigid. Dengan demikian mekanisme perencanaan DAK juga menjadi kewenangan pemerintah pusat termasuk evaluasi serta pengendaliannya, dan daerah penerima DAK hanya berperan sebagai eksekutor belaka tanpa memiliki kebijakan apapun dalam pengelolaan dana DAK.

Tidak dapat dipungkiri bahwa DAK merupakan salah satu bentuk kepatuhan daerah terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat dalam mendukung sasaran strategis nasional sesuai dengan visi dan misi RPJMN. Namun ketika Indonesia mendeklarasikan diri sebagai Negara yang otonom seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Otonomi Daerah maka keberadaan DAK perlu direvisi kembali. Perlunya revisi terhadap DAK bukannya tidak beralasan karena secara filosofis semangatnya sudah lagi tidak sejalan dengan era otonomi daerah dewasa kini. Logikanya sangat sederhana, era reformasi telah memberikan jalan kesepakatan kepada bangsa Indonesia untuk berjalan dalam sistem pemerintahan yang otonom, namun DAK mematahkan semua itu karena secara teori DAK merupakan pengulangan era orde baru yang terpusat.

Seandainya DAK diterapkan pada era orde baru mungkin tidak akan bermasalah, namun diera otonomi daerah kini keberadaan DAK banyak permasalahan yang timbul dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi pelaporannya. Beberapa hal yang dapat diinventarisir diantaranya :

  1. Jadwal perencanaan dan penganggaran daerah yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat menyebabkan daerah mengalami kesulitan dalam menentukan besaran dana penunjang dan pendamping DAK, Jadwal pelaksanaan DAK bahkan program dan kegiatannyapun daerah masih meraba-raba keinginan dari pemerintah pusat;
  2. Carut marutnya perencanaan DAK juga dapat dilihat dari turunnya Juklak dan Juknis Pelaksanaan DAK yang seringkali terlambat yang sangat berdampak besar terhadap pelaksanaan DAK di daerah;
  3. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan alokasi DAK tidak sesuai dengan kebutuhan daerah;
  4. Kurangnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan DAK mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan;
  5. Mekanisme pelaporan yang tidak jelas karena melalui beberapa pintu menyebabkan terjadinya distorsi dalam pelaporan terutama institusi yang berada dalam naungan sekretariat bersama DAK

Dari beberapa permasalahan diatas, permasalahan nomor tiga yaitu terjadinya alokasi DAK yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah merupakan turning point dari semangat otonomi daerah yang telah terdistorsi. Hal ini sangat beralasan karena daerah otonom memiliki visi dan misi pembangunan yang tersendiri sehingga kebutuhan akan pembangunan wilayah merupakan derivasi dari visi dan misi tersebut. Artinya jika kita terjemahkan lebih jauh maka yang tahu akan kebutuhan pembangunan suatu daerah bukanlah siap-siapa melainkan daerah itu sendiri, sehingga kejadian-kejadian DAK yang salah sasaran seperti misalnya pembangunan jembatan yang justru menuju jalan buntu atau DAK bidang kelautan yang justru daerah tersebut tidak memiliki laut tidak perlu lagi terjadi.

Berkaca dari hal yang telah diutarakan diatas, maka tidak ada salahnya jika pemerintah pusat dengan legowo menyerahkan DAK kepada daerah sebagai bagian dari struktur APBD yang terintegrasi secara utuh. Definisi DAK yang menjelaskan tentang perlunya prioritas nasional untuk dilaksanakan didaerah sudah semestinya diartikan lebih jauh pada tataran kebijakan dalam perencanaan makro tidak menyasar pada per program/kegiatan yang justru sangat bertolak belakang dengan keinginan dan kebutuhan daerah. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat adalah pengawasan secara ketat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah agar seiring sejalan dengan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional.

Ogie Nugraha

Staff Bappeda Pandeglang

Comments (2)

  1. Apr 25, 2014

    semoga menjadi inspirasi Pandeglang Menuju Keberkahan.. dan Semoga yang dicita citakan oleh pemerintah pusat memang 100 % untuk rakyat

  2. admin
    Apr 28, 2014

    aamiin…maksaih kang atas dukungannya 🙂

Post a Comment

Your email address will not be published.